PNS

PEREMPUAN itu berkali-kali menyeka air matanya saat menceritakan usahanya untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur pengangkatan honorer daerah. Namun untuk kali ketiga, usaha pegawai honorer di Sekretariat Kabupaten Bolmong ini kembali kandas.

"Saya sudah delapan tahun mengabdi. Biar gaji tersendat-sendat, tapi saya tetap berhonor," ujar dia saat mendatangi Kantor DPRD Bolmong bersama puluhan pegawai honorer lainya awal April lalu.

Di bagian tempat dia bekerja ada empat pegawai honorer yang tercecer saat pengangkatan tahun 2005. Setelah itu, dua kali usahanya terus gagal. Terakhir, dia sudah berharap untuk  daftar tenaga honorer lulus verifikasi dan validasi.

"Namun yang masuk malah banyak yang tidak pernah berhonor. Tidak ikhlas, kalau sekarang tidak ada dalam daftar (pengumuman BKN)," kata dia. Sementara air matanya terus meleleh.

Nasib yang sama dialami seorang guru olahraga di sebuah sekolah kejuruan di kabupaten tersebut. Bahkan pria berkulit gelap dan berhitung mancung ini mengaku sudah hampir 13 tahun  jadi tenaga honorer.

"Saya lulus kuliah tahun 1989. Lalu tahun 1994 saya mulai bekerja sebagai honorer di SMA di Kotamobagu," kata dia. Nada marah terasa dari setiap kata yang dia ucapkan kepada para legislator daerah tersebut.
***
Setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) pengumuman hasil verfikasi dan validasi tenaga honorer melalui situs dalam jaringan pada akhir Maret lalu, para pegawai honorer di Bolmong semakin resah. Dari usulan 485, hanya 149 orang saja yang terdapat dalam daftar tersebut.

Hampir setiap hari setelah pengumuman itu, puluhan hingga seratusan pegawai honorer mendatangi Kantor DPRD Bolmong. Mereka menuding, banyak nama-nama di daftar tersebut tidak bekerja. Bahkan, mereka menuntut validasi dan verfikasi diulang.

Keresahan para pegawai honorer sebenarnya sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Bukan rahasia lagi, dalam pemasukan data induk pegawai penuh kecurangan. Tak sedikit yang memasukkan surat keputusan (SK) atau bukti honorer asli tapi palsu.

Bukan hanya, para tenaga honorer pun harus mengeluarkan duit agar bisa masuk data induk yang akan diajukan ke BKN. Tidak hanya satu atau dua orang yang mengatakan menyerahkan Rp 5 juta kepada oknum pegawai di lingkup Pemkab Bolmong.

Bahkan, informasi dan bukti yang dikumpulkan oleh Pansus bentukan DPRD Bolmong, ada tenaga honorer yang menyerahkan uang sampai puluhan juta. Jadi, dengan jumlah Rp 5 juta per orang saja kali 485, totalnya mencapai Rp 2,425 miliar!
***
Di sebuah ruangan kantor pemerintah daerah tak nampak kesibukan berarti. Beberapa pegawai asik membuka laptop atau komputer. Mereka tampak kebingungan mengerjakan apa. Memainkan permainan yang ada di alat tersebut menjadi agenda rutin untuk menghabiskan waktu.

Atau ada juga yang keluyuran saat tidak tahu harus mengerjakan apa. Bahkan, seorang Kepala Badan Kepegawaian Daerah pernah berseloroh tentang kerja PNS yang bolong-bolong. "Ya, kan pagi-pagi dan sore kewajibanya isi absen, di antaranya kan bolong-bolong," kata dia.

Seorang kenalan pernah mengeluhkan efktifitas dan efisiensi kinerja para PNS. "Pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan satu orang, dikerjakan lima orang. Kalau guru atau perawat jelas lah pekerjaanya," kata teman ini dengan senyumannya.

Dia juga tak habis pikir dengan keinginan banyak orang ingin menjadi PNS. Bagi dia, kalau mengejar kekaayaan, jadi PNS tidak akan kaya. "Namun, kok, banyak juga yang kaya jadi PNS," kata dia sambil garuk-garuk kepala. Saya jawab tidak tahu.

.:: warung kopi sinindian jelang jumat agung, 2012 ::